
Tak ada suara mesin raksasa serta gemuruh eskavator di lereng-lereng bagian timur Kapanewon Semin, Gunungkidul. Tapi, sayup-sayup terdengar langkah para perempuan- perempuan penambang. Mereka berasal dari dusun sekitar tambang: Jetak dan Karang—mereka adalah Marsiyem, Kaminem, Mariyati, Wahyuni, Sri, Suti, Warni, dan belasan nama lainnya yang belum sempat tercatat.
Berbekal caping dan keranjang bambu, saban hari mereka menyusuri jalanan menuju lokasi penambangan karst yang kerap disebut lemah putih. Mereka bukanlah perusak lingkungan, apalagi pemburu kekayaan. Mereka adalah ibu rumah tangga, petani, dan pengasuh cucu yang merangkap buruh tambang, sebab hidup tak memberi banyak pilihan yang cukup.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, Kapanewon Semin menjadi lumbung padi di Gunungkidul karena tingkat produktivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapanewon lainnya. Hal itu didukung oleh kondisi geografi. Tapi, hal ini tak serta merta menandakan bahwa semua warga Semin hidup berkecukupan. Tidak semua keluarga memiliki lahan yang cukup, apalagi memiliki cadongan (tabungan padi) untuk makan setahun kedepan.
Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor para perempuan “pendekar” tersebut memilih menjadi buruh pikul lemah putih. Dapur harus tetap mengepul meski pendapatan tidak teratur. Sebab, tak banyak ruang untuk memilih—akses pada pekerjaan lain nyaris tak ada, dan ongkos untuk beralih profesi terlalu tinggi. Sulitnya akses pada modal, pasar, pendidikan, dan keterampilan membuat pilihan hidup para ibu ini terasa sempit. Jalan keluar dari kondisi ini bukanlah hal yang bisa mereka tempuh sendiri. Mau tak mau.
Nyatanya, setidaknya 1 dari 10 pekerja di Indonesia ialah female breadwinners atau tulang punggung ekonomi keluarga di mana 55,84% di antaranya berijazah Sekolah Dasar. Bagi Diane Elson, paradoks ini menjadi indikasi adanya kegagalan negara dan pasar dalam menyediakan pekerjaan yang layak untuk perempuan sehingga mendorong mereka ke sektor informal, dengan kondisi kerja berat dan tanpa perlindungan. Lebih jauh, kerja tambang yang dilakukan ibu-ibu di Karangsari, Semin adalah bentuk feminisasi kemiskinan, di mana perempuan menjadi yang paling terdampak dalam struktur ketimpangan ekonomi. Risiko kelelahan, penyakit, bahkan kecelakaan kerja menjadi teman harian. Tapi, itu semua harus dijalani. Semacam alegori: ora kerjo, ora mangan; ora mangan, ora aman.

Pilihan menjadi buruh kuli tambang semakin diimani, sebab upah yang didapat perempuan bernilai sama dengan laki-laki. Upah mereka dihitung per rit seharga Rp. 150.000 yang dibagi dengan total jumlah buruh kuli yakni 20 hingga 25 orang, dalam sehari para buruh dapat mengisi 15 hingga 20 rit sehingga total pendapatan per orang per hari berkisar Rp. 90.000 hingga Rp. 150.000. Dalam perspektif pemilik truk atau usaha tambang, cara kerja perempuan dianggap lebih tekun, disebutnya “laki-laki juga ada yang nyelelek.”
Namun, dalam perspektif feminis, apa yang sebenarnya dialami perempuan seperti mereka adalah manifestasi nyata dari apa yang disebut “beban ganda”—konsep yang dikemukakan oleh sosiolog feminis seperti Silvia Federici dan Arlie Hochschild. Federici menekankan bahwa pekerjaan domestik yang tak dibayar kerap dianggap “alami” bagi perempuan, padahal sesungguhnya ia adalah kerja yang menopang ekonomi secara struktural. Hochschild bahkan menyebutnya sebagai the second shift—giliran kerja kedua yang dimulai saat perempuan pulang dari pekerjaan formal dan kembali mengurus rumah.

Dulu, sebelum tambang menjadi harapan, para warga mengandalkan hasil tegal mulai dari mete dan pete, beraneka umbi-umbian, hingga buah-buahan seperti pisang dan mangga. Entah tahun kapan pastinnya, monyet mulai berdatangan dan mengambil hasil tegal. Tentu monyet tidak bisa disalahkan, ada beragam kemungkinan yang menjalari kedatangan mereka ke tegal warga termasuk masifnya alih guna lahan. Kondisi ini kemudian diikuti merosotnya angka penikmat tiwul dengan bahan utama singkong dari tegal. Supermarket dan pola konsumsi modern telah menyeragamkan selera makan kita, menggusur pangan lokal yang dahulu begitu akrab dan sempat menjadi primadona. Tegal kemudian mulai ditinggalkan dan banyak diisi dengan pohon jati yang butuh puluhan tahun untuk menjualnya dengan harga yang baik.
Jika kita sungguh peduli pada alam dan manusia yang hidup bersamanya, maka kita harus melihat lebih dalam: bukan hanya pada dampak penambangan, tapi pada alasan mengapa orang melakukannya. Bukan hanya pada lubang di tanah, tapi juga lubang dalam sistem sosial.
Editor: B. Kertawhani
