Menurunnya kandungan gizi dalam makanan pokok harian pada masa zaman gaber menyebabkan banyak anak di Gunungkidul mengalami hongeroedeem (H.O) atau yang dikenal sebagai busung lapar. Krisis ini tercatat dalam berbagai laporan pada awal 1960-an. Dalam artikel Geknjo berjudul “Zaman Gaber Gunungkidul: Hidup dan Mati dalam Ketimpangan Kelas Sosial dan Kegagalan Negara”, disebutkan bahwa pada tahun 1961 jumlah penderita busung lapar mencapai 2.160 kasus. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kelaparan beroperasi secara sporadis, menjadi krisis kesehatan yang meluas di tengah orang-orang pedesaan.
Arsip yang ditulis Trim Sutidja dengan latar peliputan sekitar tahun 1964 memperlihatkan bagaimana krisis itu kemudian hadir di ruang publik melalui pemberitaan pers. Dalam laporan tersebut, penderita busung lapar dipotret dan ditampilkan di surat kabar dengan sebutan “madjat hidup”. Tubuh-tubuh kurus dengan perut membengkak dipajang sebagai gambar yang mewakili penderitaan orang-orang Gunungkidul. Foto-foto tersebut disertai ajakan kepada pembaca untuk menyumbangkan dana bagi para korban kelaparan.
Trim Sutidja menggambarkan situasi tersebut sebagai berikut:
Mereka itulah jang sempat didjumpai oleh orang² pers dan gambarnja dipampang di-koran² daerah dan ibu-kota dengan predikat: “madjat hidup” untuk dimintakan dana kepada setiap pembatja jang rela dari tiap² koran waktu itu.
Melalui pemberitaan semacam ini, kelaparan memasuki ruang publik dalam bentuk citra visual yang nendang. Tubuh kurus dan perut membengkak menjadi representasi paling mencolok dari krisis yang sedang berlangsung. Namun di sisi lain, ketika penderitaan hanya diringkas dalam citra tubuh yang ekstrem, kompleksitas struktur yang melatarbelakanginya cenderung tersamarkan. Persoalan seperti ketimpangan penguasaan tanah, kegagalan distribusi pangan, maupun kerentanan ekonomi pedesaan tidak tampil sebagai pusat perhatian; yang menonjol justru gambaran tubuh yang memicu empati pembaca.
Dari situ berkembang narasi amal yang menempatkan pembaca sebagai pihak yang dapat merespons penderitaan tersebut secara langsung. Melalui pengumpulan dana dan bantuan kemanusiaan, publik diajak terlibat dalam upaya menolong korban kelaparan. Bantuan semacam ini tentu berarti bagi mereka yang menerima. Namun pada saat yang sama, representasi kelaparan melalui citra “madjat hidup” juga memperlihatkan bagaimana krisis dapat dipahami terutama sebagai tragedi kemanusiaan yang menyentuh emosi, sementara struktur sosial-ekonomi yang melahirkannya tetap berada di kesamaran.
Tubuh yang Dipindahkan ke Kota
Arsip yang sama juga mencatat keberadaan truk-truk yang setiap hari mengangkut orang dari wilayah paceklik menuju kota-kota di sekitarnya. Mereka dinaikkan begitu saja, lalu diturunkan di titik-titik tertentu untuk mengemis. Trim Sutidja menuliskan situasi tersebut sebagai berikut:
“Arus manusia bergelombang memenuhi setiap podjok kota. Terutama di-kota² jang berdekatan dengan daerah patjeklik itu. Aneh-nja, ada suatu badan jang sangat misterius, jang mengangkut mereka dari daerah patjeklik itu kekota-kota sekitarnja dengan mengerahkan truk² setiap harinja. Sampai sekarang orang tidak tahu pasti siapa sebenarnja jang telah menggerakkan truk² itu mengangkut mereka kedaerah² lain untuk mengemis. Djuga orang² jang bersangkutan tak ada jang tahu. Sebab mereka diangkut begitu sadja dari djalan didaerah asalnja, kemudian didrop didaerah-daerah tertentu.”
Catatan ini memperlihatkan adanya mobilitas manusia yang lahir langsung dari krisis pangan. Ketika produksi desa runtuh dan cadangan makanan tidak lagi tersedia, sebagian warga kehilangan kemungkinan untuk bertahan di tempat asalnya. Dalam kondisi tersebut, berpindah tempat menjadi salah satu cara mempertahankan hidup, meskipun tanpa jaminan pekerjaan atau tempat tinggal.
Keberadaan truk-truk yang mengangkut orang dari wilayah paceklik ini menunjukkan adanya mekanisme yang memindahkan tubuh-tubuh tersebut dari desa ke kota, meskipun pelakunya tidak pernah dijelaskan secara terang dalam arsip. Orang-orang yang diangkut bahkan tidak mengetahui siapa penggeraknya atau ke mana mereka akan diturunkan. Dalam situasi ini, tubuh manusia diperlakukan seperti muatan yang dipindahkan dari satu wilayah krisis ke ruang lain yang dianggap memiliki peluang bertahan hidup lebih besar.
Mobilitas ini menandai perubahan posisi sosial para korban kelaparan. Di desa, mereka sebelumnya terikat pada tanah, keluarga, dan jaringan sosial setempat. Ketika dipindahkan ke kota, ikatan tersebut terputus. Mereka memasuki ruang baru tanpa basis produksi, tanpa pekerjaan tetap, dan tanpa perlindungan sosial. Dengan demikian, perpindahan ini juga menempatkan mereka dari posisi yang semula sebagai petani desa menjadi kelompok rentan yang hidup dari belas kasihan di ruang urban.
Di sini pertanyaan lahir: siapa yang mengatur truk-truk itu? Apakah ini relokasi informal yang dibiarkan berlangsung? Atau bentuk pengelolaan kemiskinan yang bertujuan meredakan tekanan sosial di daerah asal? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyangkut tanggung jawab kekuasaan. Jika pemindahan terjadi secara terorganisasi, maka ia menunjukkan adanya pengetahuan dan keputusan. Jika terjadi tanpa pengawasan, maka ia memperlihatkan pembiaran. Dalam kedua kemungkinan tersebut, yang jelas, kelaparan tidak ditangani sebagai krisis produksi dan distribusi pangan.
Urbanisasi Darurat dan Kriminalisasi Kelaparan
Perpindahan tubuh dari desa ke kota tidak berhenti pada praktik mengemis di ruang-ruang publik saja. Arsip yang sama juga mencatat munculnya ketegangan baru di kota-kota yang menerima arus manusia dari daerah paceklik. Kehadiran gelombang pendatang yang datang tanpa pekerjaan dan tanpa sumber penghidupan segera menimbulkan persoalan sosial yang berbeda dari krisis di desa. Dalam salah satu bagian arsip, Trim Sutidja menuliskan bagaimana warga kota mulai menghadapi kelompok-kelompok yang datang meminta makan secara paksa pada malam hari.
“Masalah baru jang tjukup mentjemaskan bagi masjarakat jang harus menampung arus gelandangan itu ialah adanja ‘kawanan² perampok’. Dalam djumpah sekitar duapuluh sampai tigapuluh orang, mereka kadang setjara tiba² malam² mendobrak rumah penduduk untuk minta makan setjara paksa. Kebanjakan dari mereka jang pernah kedatangan gerombolan sematjam ini, tiada djalan lain ketjuali memasakkan mereka pada waktu itu djuga. Bajangkan sadja bila dalam waktu seketika harus memasak sampai untuk tiga-puluh orang banjaknja.”
Kelaparan yang berawal dari keruntuhan produksi pangan di desa akhirnya tampil sebagai gangguan keamanan di kota. Orang-orang yang sebelumnya kehilangan tanah dan sumber penghidupan tiba di ruang urban tanpa akses terhadap pekerjaan ataupun jaringan sosial yang dapat menopang hidup mereka. Dalam kondisi demikian, kebutuhan makan yang tidak terpenuhi dengan cepat dapat berubah menjadi tindakan yang dipersepsikan sebagai “ancaman” bagi orang kota.
Situasi ini memperlihatkan bagaimana krisis pangan pedesaan bertransformasi menjadi persoalan ketertiban sosial di ruang urban. Kelaparan yang pada mulanya merupakan akibat dari kegagalan produksi dan distribusi pangan akhirnya tampil dalam bentuk perilaku yang dilabeli sebagai “kriminalitas”. Dalam proses tersebut, tubuh-tubuh yang sebelumnya merupakan korban krisis ekonomi pedesaan berubah menjadi objek pengawasan dan ketakutan di kota.
Perubahan persepsi ini penting untuk dicatat karena menunjukkan bagaimana struktur krisis dapat menggeser makna kelaparan itu sendiri. Ketika masalah pangan tidak diselesaikan pada sumbernya, yakni pada produksi, distribusi, dan jaminan subsistensi di pedesaan, dampaknya hanya berpindah ruang. Desa kehilangan penduduk yang tidak lagi mampu bertahan, sementara kota menerima arus manusia yang hidup dalam kondisi sangat rapuh.
Anak yang Diperjualbelikan
Praktik yang jauh lebih ekstrem ditulis persis di sela-sela dipindahkannya orang-orang ke kota, yaitu: anak dijual sebagai bagian dari strategi bertahan hidup keluarga. Dalam situasi ketika cadangan makanan habis dan seluruh aset produksi telah dilepas, tubuh anak menjadi satu-satunya sumber daya yang masih tersisa dalam rumah tangga yang terdesak oleh kelaparan.
Sutidja menggambarkan situasi itu sebagai berikut:
“Banjak diantaranja jang terpaksa harus berpisah dengan anak² mereka, karena anak itu harus didjual kepada seseorang jang berbaik hati dan menaruh belas kasihan pada anak jang belum tahu dosa itu. Kalau anak jang harus didjual itu masih badja, keadaannja tidak begitu memilukan. Paling² ibu dari badja itu hanja bisa mentjutjurkan air mata dan dengan perasaan berat harus melepaskan anaknja. Sedangkan badja itu sendiri mungkin hanja tidur sadja dengan pulasnja waktu berpindah tangan”.
Dalam catatan tersebut, penyerahan anak bahkan digambarkan sebagai bentuk harapan bahwa kehidupan anak mungkin akan lebih baik di tangan keluarga yang memiliki kecukupan ekonomi. Namun di balik narasi itu tampak sebuah mekanisme yang lebih mendasar: ketika kemampuan rumah tangga untuk mempertahankan subsistensi hancur, relasi keluarga sendiri dapat masuk ke dalam logika pertukaran.
Jika urutan peristiwa dalam arsip itu diperhatikan, terlihat sebuah pola pengorbanan yang berlangsung bertahap. Ternak dijual terlebih dahulu, kemudian tanah dilepas ketika cadangan makanan habis, dan pada titik paling ekstrem anak ikut diserahkan kepada orang lain. Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana krisis subsistensi mendorong rumah tangga untuk secara bertahap melepaskan seluruh aset yang dimilikinya. Dari benda produksi hingga relasi keluarga itu sendiri. Ya, zaman gaber telah selesai secara peristiwa, namun dampaknya menetap sebagai struktur.
Referensi:
Sutidja, Trim. 1970. “Zaman Pegaber, Kenangan Pahit Bagi Penduduk Gunung Kidul.” Majalah Intisari, Januari 1970.